#9. [SUKOHARJO] RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUKOHARJO

Dasar Hukum Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Undang - Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Mengapa Kabupaten Sukoharjo merupakan Wilayah dengan Resiko Tinggi terhadap kejadian bencana:

1. Didominasi oleh Dataran Rendah (Berada di antara 2 Pegunungan, yaitu Gunung Lawu (di Timur) dan Gunung Merapi- Merbabu (di Barat);

2. Dilewati oleh Sungai Bengawan Solo. 

Gambar Posisi Sukoharjo di antara 2 Gunung 

(Gunung Lawu dan Gunung Merapi/Merbabu)

Bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sukoharjo ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Banjir (akibat luapan Sungai dan Anak Sungai Bengawan Solo);

2. Angin Kencang/Cuaca Ekstrem;

3. Kekeringan. 

Selain 3 (tiga) jenis bencana di atas ada bencana apa lagi yang sering terjadi di Kabupaten Sukoharjo:

Ada 7 (tujuh) jenis bencana yang terjadi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 021:

1. Banjir;

2. Gempa Bumi;

3. Tanah Longsor:

4. Cuaca Ekstrim;

5. Kekeringan;

6. Epidemik penyakit;

7. Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Ada 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

1. Pra Bencana;

2. Saat Tanggap Darurat;

3. Pasca Bencana.

Ruang Lingkup tahap Pra Bencana ada 2 (dua) bagian utama dan 11 (sebelas) rincian kegiatan:

1. Saat tidak terjadi bencana:

    a. Perencanaan Penanggulangan Bencana;

    b. Pengurangan Resiko Bencana;

    c. Pencegahan;

    d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

    e. Persyaratan analisis resiko bencana;

    f.  Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

    g. Pendidikan dan Pelatihan;

    h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Saat ada Potensi terjadi bencana:

    a. Kesiapiagaan;

    b. Peringatan Dini;

    c. Mitigasi Bencana. 

Ruang Lingkup tahap Tanggap Darurat meliputi:

1. Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

2. Penentuan status keadaan darurat;

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

4. Pemenuhan kebutuhan dasar;

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

6. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Ruang Lingkup tahapan Pasca Bencana meliputi:

1. Rehabilitasi:

    a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;

    b. Perbaikan sarana dan prasarana umum;

    c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

    d. Pemulihan psikososial;

    e. Pelayanan kesehatan;

    f.  Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

    g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

    h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

    i.  Pemulihan fungsi pemerintah, dan

    j.  Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Rekonstruksi:

    a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;

    b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

    c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

    d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang 

        lebih baik dan tahan bencana;

    e. Partisipasi dan peran serta Lembaga dan Organisasi kemayarakatan, 

        dunia usaha, dan masyarakat;

    f.  Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

    g. Peningkatan fungsi pelayanan publik, dan

    h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.